Saat mengunjungi Pelabuhan Tenau Kupang, Kamis (16/7) Komisi V melihat bahwa tingkat pemanfaatan (utility) dari pelabuhan Tenau Kupang masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari aktifitas kepelabuhan di Tenau Kupang, sangat sepi. Kalau pelabuhan-pelabuhan lain kegiatan hilir mudik kapal menonjol namun di Pelabuhan Tenau Kupang hal itu tidak begitu terlihat. Untuk itu Komisi V berharap agar infrastruktur Pelabuhan Tenau Kupang ini dapat meningkatkan ekonomi warga. Sementara itu Ketua Komisi V Ahmad Muqoam pada pertemuan dengan Administratur Pelabuhan Tenau Kupang mengatakan bahwa Tata Kepelabuhanan Nasional saat ini masih kurang terbangun dengan baik. Otonomi tidak dilaksanakan secara effektif. Hal ini terlihat dari kurang lebih 4000 pelabuhan yang ada saat ini kurang tertangani secara effektif. Komisi V, lanjut Muqoam sangat mendorong agar pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan ini dapat mendorong pelaksanaan fungsi pemerintahan dan bisnis. Ketua Komisi V juga berharap agar pihak management Pelabuhan Tenau Kupang dapat segera mengimplementasikan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Masalah Air di Kupang Sementara itu saat melakukan kunjungan ke PDAM Kupang, Komisi V mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati Kupang Ayub Titu Eki yang mengusulkan perlunya dibangunnya jalan poros tengah yang diharapkan akan dapat membuka akses jalan 6 kecamatan di Kabupaten Kupang yang selama ini masih terisolir. Akses ke daerah tersebut selama ini , lanjut Bupati Kupang hanya bisa ditempuh melalui kendaraan roda dua. Akses jalan di jalur pantai utara sangat sulit untuk dikembangkan mengingat jalur tersebut harus melewati kurang lebih 100 jembatan besar dan kecil sehingga yang pasti akan membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar. Jalur pantai utara lebih cocok untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan jalur laut. Selain masalah akses jalan yang sangat bermasalah, Bupati Kupang Ayub Titu Eki juga mengemukkan masalah kekurangan air yang setiap saat melanda Kupang. Bupati mengusulkan agar tiap-tiap desa bisa dibangun bendungan yang dapat menampung air pada musim penghujan hanya berkisar empat bulan setiap tahun. Selain itu perlu dikembang sumu-sumur bor yang dapat menghasilkan air minum bagi penduduk. Masalah lain yang muncul, lanjut Titu Eki adalah masih banyaknya warga yang kehidupanya mengandalkan ladang berpindah. Bupati mendorong agar warganya mau hidup dengan mengolah lading tetap sehingga akan memudahkan pembinaan untuk meningkatkan produksi pangan. Kondisi pertanian ladang berpindah inilah yang menyebabkan warga Kupang tetap miskin. Masalah Jaringan dan Tingkat Kehilangan air Sementara itu PLT Direktur Utama PDAM Kupang Masya Djonu mengatakan masalha pokok PDAM Kupang adalah Teknik pemipaaan yang masih kurang, ketersediaan air baku yang masih sedikit serta persoalan jaringan distribusi. Masalah lainnya, lanjut masya Djonu adalah tingkat kehilangan air di Kupang masih sangat tinggi sekitar 41 persen. Dijelaskan Dirut PDAM Kupang bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka yang perlu dilakukan adalah mengurangai tingkat kehilangan air ini akan diupayaka bisa ditekan menjadi 23 persen tahun 2012, serta membenahi jaringan distribusi. Menanggapi penjelasan Dirut PDAM Kupang, anggota Komisi V Aji Massaid mengatakan bahwa PAM Kupang perlu secara terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah. Sehingga diharapkan pemda dapat ikut melakukan sosialisasi terhadap warganya tentang tanggung jawab masalah kebutuhan air. Sehingga tingkat kehilangan air sedikit dapat teratasi. Sementara itu Djoko Suwindi mengusulkan agar PDAM Kupang dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mencari solusi kekeringan yang melanda secara terus menerus di Kupang. Sehingga bisa dicarikan solusi pemecahan kesulitan air bagi warga Kupang. Hal senada diungkapkan Rahman Syagaff bahwa untuk mengurusi air bersih di Kabupaten maupun Kota perlu memperhatikan Tata Ruang yang ada. Tidak semua harus ada di kabupaten/kota. Untuk itu perlu koordinasi untuk menghidari konflik kepentingan di daerah tersebut. Ketua Komisi V Ahmad Muqoam mengatakan bahwa Komisi V sangat peduli terhadap kebutuhan primer masyarakat yang berupa air. Komisi V berjanji akan membantu mencari solusi terhadap masalaah pengelolaan air di Kupang, tetapi Komisi V minta agar dilakukan terlebih dahulu peningkatakn kinerja termasuk kelembagaan PDAM. Komisi V melihat bahwa masalah pengelolaan air di Kupang bukan pada status kewenangan tetapi lebih pada kelembagaan. “Untuk itu perlu diselesaikan terlebih dahulu kelembagaan yanga ada “. Selain itu perlunya perencanaan penyulingan air secara besar-besaran sehingga diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang kekurangan air bersih.